Jika Jokowi Menandatangani UU Cipta Kerja, Demo Besar-besaran Akan Dilakukan

Jika Jokowi Menandatangani UU Cipta Kerja, Demo Besar-besaran Akan Dilakukan

Tersiar kabar bahwasanya Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) akan menandatangani berkas final UU Onmibus Law Cipta Kerja. Penandatangan berkas final UU akan dilakukan pada tanggap 28 Oktober 2020 mendatang. Pernyataan ini diungkapkan oleh Said Iqbal selaku Presiden Kondeferasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Said juga mengatakan jika presiden Jokiwi akan menandatangani berkas Undang Undang yang menuai kontroversi saat ini. Maka dari itu, 32 konfederasi dan federasi buruh akan kembali melakukan demo besar-besaran.

Said mengungkapkan dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual pada Hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 jika Presiden Jokowi jika menandatangi Undang Undang Cipta Kerja pada tanggal 28 Oktober 2020, maka dipastikan buruh yang tergabung dalam KSPI akan melakukan aksi nasional yang mana akan diikuti oleh 24 provinsi yang berasal dari seluruh Indonesia. Bahkan akan ada 200 lebih kabupaten atau kota yang akan ikut turun dan melakukan aksi besar-besaran.Unjuk rasa yang dilakukan oleh serikat buruh di Indonesia akan dilakukan di sekitar kawasan Istana Negara, Jakarta dan beberapa daerah yang ada di luar Jakarta. Said juga kembali mengeaskan jika buruh tidak akan menggunakan kekerasan pada saat unjuk rasa dan berjanji tidak ada saran publik yang akan dirusaki.

Jika Jokowi Menandatangani UU Cipta Kerja, Demo Besar-besaran Akan Dilakukan

“Kami menganut prinsip non-violence, Anti kekerasan. Tidak ada keinginan untuk melakukan unjuk rasa secara anarkis apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak fasilitas umum,”ungkap Said.

Selain melakukan demo, tanggal 1 November 2020 itu juga KSPI akan membuat dan mengirimkan judicial review terhadap Undang Undang Cipta Kerja yang akan disampaikan mereka ke MK atau Mahkamah Konstitusi. Said mengurai bahwa KSPI hanya meminta hakim MK dapat menggunakan hati nurani dan pikiran pada saat mempertimbangkan konstitusi tidak tertulis dan banyaknya aspirasi yang dilakukan rakyat karena menolak disahkannya Undang Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Tidak hanya mengajukan judicial review saja, KSPI pun akan meminta legislative review yang akan dilakukan ke DPR Republik Indonesia.

Said meminta perwakilan rakyat, DPR dapat mengeluarkan legislative review sebagai tanggapan mereka terhadap Undang Undang Cipta Kerja. Karena pada UUD 1945 tepatnya pada pasal 20,21 dan 22A hal ini diperbolehkan karena menjadi landasan hukum bahwa DPR dapat saja melakukan legislative review. Jika ternyata produk dari Undang Undang ini ditolak oleh banyak kalangan, DPR sudah seharusnya mencabut UU yang akan disahkan dalam hal ini Undang Undang Cipta Kerja Omnibus Law.

Setelah dilakukan review, Undang Undang tersebut harus diuji dan dibuat Undang Undang yang baru atas dasar pencabutan atau penggantian terhadap UU yang sudah dicabut. Di dalam pasal 22A yang terdapat pada UUD 1945 juga didelegasikan perintahnya dengan lebih lengkap menjadi Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (P3). Karena itu, DPR selaku wakil rakyat tidak boleh buang badan atas aksi-aksi yang dilakukan oleh rakyat dan juga mahasiswa.

Selain itu, KSPI juga akan memberikan ajakan secara terbuka kepada Menteri-Menteri yang berada dalam Kabinet Indonesia Maju untuk ikut menyusun Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja guna menggelar debat secara publik. Kegiatan debat ini tentunya untuk tujuan positif agar terjadi perbandingan pandangan buruh dengan pandangan yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja terutama di klaster ketenagakerjaan.

Said mengatakan bahwa dirinya dan teman-teman yang tergabung dalam KSPI siap jika dilakukan debat publik sebelum Presiden Joko Widodo menandatangani berkas final Omibus Law Undang Undang Cipta Kerja. Bahkan jika perlu, debat dilakukan 2 jam full atau tidak ada batas waktu juga boleh-boleh saja. Tapi beberapa referensi menyebut bahwa debat dapat dilakukan 2 jam full. Dan debat yang akan dilakukan juga boleh menghadirkan menteri-menteri yang terkait. Jadi menteri-menteri ini juga dapat ikut debat dan mengeluarkan aspirasinya.

Tapi Said meminta jika debat publik yang dilakukan ini harus dua arah yaitu dari arah buruh dan pemerintah. Jadi dua pihak ini harus diberikan kesempatan dalam menyampaikan apa yang menjadi aspirasi atau pandangannya. Karena debat seperti ini tidak boleh hanya dilakukan searah. Jadi kalau bisa debat dilakukan dengan diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat.

Said pun mengaku bahwasanya serikat buruh atau KSPI sudah diundang sebanyak 4 kali untuk mendiskusikan Undang Undang Cipta Kerja. Tapi sayangnya diskusi tersebut tidak peranh bisa berjalan searah. Bahkan begitu juga dengan pertemuan ketiga dan keempat yang lagi-lagi dilakukan secara searah. Bagi KSPI, yang penting itu bukan pertemuan melainkan dialog dan hasilnya. Jadi jika hasilnya seperti ini, tentu ada alasan untuk serikat buruh menolaknya. Ada beberapa poin dalam UU cipta kerja yang ditolak antara lain upah minimum, outsourcing dan lain-lain.