Pasal Karet Pada Undang-Undang Cipta Kerja Menciptakan Ambiguitas

Pasal Karet Pada Undang-Undang Cipta Kerja Menciptakan Ambiguitas

Ketua DPP PKS, Bukhori Yusuf yang merupakan anggota badan legislatif DPR mengungkapkan bahwa pada Undang-Undang Cipta Kerja terdapat beberapa pasal karet di dalamnya. Salah satu pasal tersebut adalah pasal 68 UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan perubahan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah (PIHU). Fraksi dari PKS melihat dan mencermati pasal 68 pada UU Cipta Kerja yang menjadi concern utama yaitu terkait dengan syarat Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang harus dipastikan adalah Warga Negara Indonesia dan beragama islam sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2019 (eksisting).

Pasal Karet Pada Undang-Undang Cipta Kerja Menciptakan Ambiguitas

Sebelumnya pada draf Rancangan Undang Undang versi 1029 halaman, sikap pemerintah yang menghapuskan syarat WNI dan muslim diganti dengan klausul persyaratan dianggap gegabah. Bukhori selaku fraksi PKS bersikeras jika syarat semula harus tetap ada sampai akhirnya hal itu dapat segera terakomodir dengan baik. Tapi sayangnya di sisi yang lain, pembahasan tentang sanksi ternyata dibahas dengan cara terpisah terutama yang terkait dengan sanksi pidana untuk pasal 125 dan pasal 126 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 dengan tambahan batas waktu sebanyak 5 hari.

Bukhori mengungkapkan jika di Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru memunculkan pasal tambahan yaitu pasal 118A dan pasal 119A yang merupakan pasal sisipan. Keduanya mengatur tentang sanksi administratif yang akan dikenakan. Ternyata sanksi tersebut memiliki keterkaitan dengan pasal 125 dan pasal 126 yakni sanksi pidana sehingga hal ini dapat memunculkan potensi sanksi yang berlapis. Fraksi PKS menilai jika pasal tambahan yang dibuat pada Undang Undang Cipta Kerja sesungguhnya memiliki maksud baik di dalamnya yaitu memberikan proteksi atau perlindungan untuk para jemahaan dari berbagai praktis penyimpangan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara umrah atau haji yang dapat merugikan jemahaan di Indonesia.

Tapi anehnya, pada pasal-pasal selanjutnya yaitu pasal 125 dan pasal 126 dikatakan bahwa PIHK ataupun PPIU melakukan tindangan seperti yang dimaksud pada pasal 118A dan pasal 119A yang juga dapat dikenakan pidana penjara dengan hukuman paling lama 10 tahun penjara dengan pidana denda 10 miliar rupiah untuk denda paling banyak.

Tapi Bukhori mengungat mekanisme sanski yang sudah diatur sebelumnya dalam sanksi administratif bisa dalam bentuk denda hingga pencabutan izin kemudian ditambah dengan pengembalian setoran yang sudah dilakukan jemaah. Tapi sekarang ini, konsekuensinya jadi tumpang tindih dan pasal ini dapat membuka celah terjadinya pasal karet atau multitafsir. Hal ini dikarenakan penegak hukum bisa memberikan sanksi pidana atau bahkan keduanya. Apabila dilakukan pemberian sanksi keduanya tentu akan sangat berat sekali yaitu denda administratif ditambah lagi dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun. Tapi disisi lain, terdapat potensi bagi permainan hukum pada pasal ini.

Karena jika dicermati lebih lanjut lagi, pada pasal 125 dan pasal 126 terdapat maksud absurd di dalamnya yang berakibat pada definisi yang tidak jelas. Sebab kelihatannya, pembentukan pasal yang diberikan ditujukan untuk sanksi pidana yang dapat menherat PPIU atau PIHK yang nakal. Tapi sayangnya rumusan pasalnya jadi ambigu sebab pada pasal rujukan yaitu pasal 118 A dan pasal 119A berisi tindakan yang dapat menyebabkan kegagalan, keberangkatan, kepulangan serta keterlantaran.  Padahal, mekanisme sanksi yang disebabkan oleh tindakan tersebut sudah diatur sebelumnya dalam bentuk sanksi administratif yaitu bisa berupa denda administratif bisa juga hukuman paling berat yaitu pencabutan izin terhadap lembaga yang melakukan penyelewengan.

Jika ditinjau dari segi etika hukum, pemberlakuan sanksi yang berlapis ini tentu tidak pada tempatnya atau tidak adil sebab batasnya sudah melampaui kewajaran. Karena kedua sanksi sudah menjerat lembaga atau perusahaan dan pemiliknya dalam waktu yang bersamaan. Padahal, pelanggaran yang dilakukan pada pasal tersebut tidak menimbulkan kematian. Jadi disini Bukhori menilai bahwa terjadi ambiguitas pada pengenaan sanksi berlapis yang akan diberikan untuk satu perbuatan yang tentunya dalam Undang Undang tidak lepas dari akibat yang dilakukan karena prosesnya yang tergesa-gesa.

Jika dilihat faktwa yang ada bahwa sanksi hukuman yang ada pada Undang Undang Cipta Kerja ini sifatnya belapis. Menurut Bukhori, alangkah lebih baik apabila pasal pidananya dicabut sehingga tidak membuka ruang untuk para penegak hukum dalam berspekulasi sehingga kepastian hukum untuk PIHK dan PPIU akan disesuaikan dengan asas keadilan. Meski dinilai baik karena akan membantu jemaah agar terhindar dari kerugian dan penyelewengan yang dilakukan oleh lembaga atau perusahaan terkait, tapi tetap saja pemberian sanksi hukuman berlapis tidak berada pada tempatnya. Masih banyak kasus lain yang harus lebih diperhatikan lagi terutama dalam hal pemberian sanksi. Jadi dalam hal ini, sanksi berlapis sebaiknya dicabut untuk pasal 125 dan 126 ini.