UMP 2021 Tak Jadi Naik, Buruh Sebut Itu Tak Adil

UMP 2021 Tak Jadi Naik, Buruh Sebut Itu Tak Adil

Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan menyatakan penetapan UMP atau nilai Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2021 akan tetap sama nlainya dengan upah pada tahun 2020. Hal ini disebut kelompok buruh sebagai ketidak adilan karena masih ada 11 sektor usaha setidaknya yang dapat menaikkan gaji pekerja sebab sektor usaha tersebut tidak terkena dampak pandemi Covid-19. Sementara di pihak ekonom menilai jika imbas UMP yang tidak jadi naik di tahun depan akan berpengaruh terhadap daya beli masyaakat sehingga berujung pada pertumbuhan ekonomi yang tak juga membaik. Tapi menurut Kementerian Ketenagakerjaan dan para pengusaha di Indonesia menyebut bahwa surat edaran tentang penetapan UMP tersebut merupakan langkah yang baik karena dapat mengamankan kelangsungan para pekerja dan pengusaha sehingga dapat segera bangkit dari pandemi covid-19.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI, Elly Rosita Silaban mengatakan jika surat edaran yang dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan tersebut tidak di waktu yang tepat. Hal ini dikarenakan edaran tersebut keluar disaat terjadi pemangkasan hak buruh yang dilakukan lewat UU Omnibus Law Cipta Kerja. Surat edaran tersebut dinilai dapat memperkeruh situasi di Indonesia. Meskipun surat edaran yang dikeluarkan tidak memiliki kekuatan yang mengikat dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMO), tapi para gubernur serta pengusaha akan menjadikan surat edaran tersebut sebagai senjata agar upah tidak dinaikkan secara sepihak. Padahal menurut Elly, masih banyak perusahaan yang tetap bertahan bahkan tidak terpengaruh sama sekali meski pandemi terjadi. Menurut catatannya, setidaknya ada 11 sektor yang masih tetap beroperasi hingga saat ini.

UMP 2021 Tak Jadi Naik, Buruh Sebut Itu Tak Adil

Meskipun ada beberapa sektor atau perusahaan yang harus mati atau bangkrut seperti transportasi, perhotelan dan lain-lain, tapi masih banyak sektor yang tetap beroperasi dengan baik seperti farmasi, perkebunan sawit, pertambangan, manufaktur dan elektronik. Bahkan beberapa perusahaan tadi justru mendapatkan untung besar di tengah pandemi ini. Jika sektor-sektor tersebut tidak menaikkan upah juga, tentu ini tidak adil. Elly pun menyambungkan, penetapan UMP tidak bisa dipukul rata untuk semua perusahaan-perusahaan di Indonesia.

KSBSI pun menghitung jika UMP tahun 2021 tetap berpeluang naik meski nominalnya tipis atau berada di kisaran 1 hingga 2%. Hitungan tersebut dibuat berdasarkan formula penetapan UMP dimana formulanya adalah angka inflasi ditambahkan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun tersebut. Elly pun melihat bahwa inflasi yang terjadi pada bulan Agustus dan September di tahun ini hasilnya masih positif meski persentasenya tidak terlalu besar yakni hanya berkisar 0,29% saja. Dan diperkirakan kenaikan akan terus terjadi hingga akhir tahun 2020. Oleh karena itu, Elly ingin mengajak para serikat buruh yang ada di Indonesia agar melakukan dialog serta negosiasi dengan manajemen di perusahaan masing-masing agar perusahaan tempatnya bekerja mau melakukan kenaikkan upah di tahun 2021 mendatang.

Meski seperti mimpi buruk, tapi UMP yang tidak jadi naik di tahun 2021 masih tetap dapat dipertimbangkan. Salah satu industri garmen yang ada di Jawa Barat pun sudah menyetujui jika mereka akan menaikkan upah pekerjanya sebanyak 3%. Dan di sisi lain, Elly juga berharap jika tidak semua gubernur di Indonesia mengikuti surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan. Meskipun pada kenyataannya sudah banyak provinsi yang menyatakan akan mengikuti surat edaran yang dikeluarkan tersebut seperti Provinsi Banten, Jawa Baratm, Aceh, Bali, Lampung dan sebagainya.

Dinar Titus Jogaswitani selaku Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan jika surat edaran yang dikeluarkan sudah mengatur ketentuan yang lain yaitu bagi sektor yang tidak terkena imbas dari pandemi covid-19 agar mau menyepakati upah minimum yang ada di perusahaan dengan para pekerja. Ketentuan itu sebenarnya akan dikeluarkan di surat edaran tapi tidak  jadi dilakukan lantaran Dinar khawatir jika hal itu malah tidak dilaksanakan oleh perusahaan yang berada di sektor-sektor tersebut.

Kemnaker mengartikan bahwa surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan ditujukan secara khusus untuk para pekerja yang baru saja memasuki dunia kerja atau yang masanya belum lebih dari satu tahun. Karena pekerja yang belum memasuki satu tahun masa kerjanya dinilai belum berpengalaman dan keterampilan yang dimiliki juga masih minim jadi sangat layak digaji dengan upah rata-rata 2 juta rupiah saja.  Artinya, ump ini tidak akan menyengsaranakan para pekerja di Indonesia.

Banyak perusahaan di Indonesia setidaknya 94% perusahaan melaporkan kesulitan keuangan. Beberapa perusahaan tersebut berasal dari penyediaan akomodasi, transportasi, konstruksi, pergudangan, reparasi kendaraan bermotor dan lain-lain. Perusahaan yang bergerak di sektor tersebut banyak yang memecat para pekerja, mengurangi upah bahkan merumahkan para pekerja dalam periode waktu tertentu. Jadi banyak kondisi yang membuat Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan surat edaran dimana UMP tahun 2021 tidak jadi naik.